Partai Keadilan Sejahtera Disebut Mardiono Ingin Masuk Koalisi Besar pada Pemilihan Umum 2024

HARIANINDONESIA.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki keinginan untuk berada di Koalisi Besar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“PKS juga menginginkan kalau ada koalisi besar Indonesia.”

“Ini kan lebih bagus, karena membangun Indonesia ke depan juga butuh kekuatan besar,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 19 April 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, Koalisi Besar memang dibutuhkan untuk membangun Indonesia.

Sebab, kata dia, tidak mungkin dalam membangun Indonesia hanya cukup dengan suatu kelompok saja.

“Itu kan tidak mungkin, harus ada kekuatan besar untuk membangun negeri ini,” tambahnya.

Adapun kekuatan besar yang dimaksud Mardiono adalah untuk memenuhi demokrasi.

Ia menegaskan kekuatan besar ini juga bukan untuk saling sikut-menyikut siapa yang lebih memiliki kekuasaan.

“Tapi besar dalam rangka untuk melaksanakan pemenuhan dalam implementasi demokrasi yang telah diamanatkan oleh umat, diamanatkan oleh rakyat Indonesia,” tutur dia.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Mardiono itu hanya merupakan tanda saling menghormati.

“Tidak, tidak termasuk itu. Begini, artinya kami saling menghormati dalam masalah koalisi, tapi dalam kaitan-kaitan kerja sama tentu kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama,” ucap Syaikhu.

Adapun PPP dan PKS menggelar pertemuan silaturahmi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu sore.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan pertemuan pimpinan partai tersebut hanya silaturahmi biasa.

“Agendanya silaturahmi biasa dan buka (puasa) bersama di Kantor DPP PPP,” kata Baidowi kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Namun, dia tidak menampik bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan terkait kondisi politik nasional.

Menurut dia, hal yang wajar apabila pertemuan pimpinan partai, lalu membahas terkait politik nasional.***