Ketika Pasar Modal Indonesia Mencari Fondasi Baru

ADA satu pertanyaan yang jarang muncul di ruang-ruang seremoni pasar modal: apa gunanya jutaan investor baru, jika sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka beli?

Pertanyaan itu, secara tersirat, menjadi denyut nadi Seminar Nasional Pelaku Pasar Modal Indonesia yang digelar Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI) di Ballroom Suagi, The Papandayan Hotel, Bandung, Sabtu (26/9/2026) — sebuah forum yang, di balik gemerlap seremoni penandatanganan nota kesepahaman dan sambutan protokoler, sesungguhnya sedang bergulat dengan pertanyaan yang jauh lebih mendasar tentang arah industri keuangan negeri ini.

Mengusung tema “Masa Depan Pasar Modal Indonesia: Sinergi Kebijakan, Industri, dan Profesi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,” forum ini mempertemukan sosok-sosok dari empat dunia yang selama ini berjalan pada relnya masing-masing: regulator, legislator, korporasi, dan akademisi. Dirangkaikan dengan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) PROPAMI 2026, acara ini menjadi ruang pertemuan ganda — panggung publik untuk berdebat soal masa depan pasar modal, sekaligus ruang tertutup organisasi untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Angka yang Menipu

Selama bertahun-tahun, narasi pertumbuhan pasar modal Indonesia bertumpu pada satu metrik yang paling mudah dijual: jumlah investor. Tapi di Bandung, narasi itu mulai digugat dari dalam.

Ketua Umum PROPAMI, NS. Aji Martono, mengangkat masalah yang lebih halus namun jauh lebih genting — literasi. “Pemahaman investor terhadap instrumen dan risiko investasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan basis investor di Indonesia,” katanya, dalam nada yang terdengar seperti peringatan lebih dari sekadar klaim keberhasilan.

Argumennya sederhana namun tajam: sebuah pasar yang tumbuh cepat tanpa literasi yang memadai tidak sedang membangun fondasi — ia sedang menimbun risiko untuk masa depan.

Sebagai jawaban institusional atas kegelisahan itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PROPAMI menandatangani nota kesepahaman di hadapan peserta seminar, mengikat kerja sama edukasi dan literasi keuangan yang akan menjangkau Kantor Perwakilan BEI hingga ke pelosok wilayah kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PROPAMI. Ini bukan sekadar seremoni tanda tangan — ini adalah pengakuan diam-diam bahwa pusat kekuasaan finansial Jakarta tidak lagi cukup untuk menopang ambisi pasar modal nasional.

Pintu Masuk yang Semakin Berat

Bagi perusahaan yang mengintip pasar modal sebagai sumber pendanaan, jalan menuju bursa ternyata jauh lebih berliku dari sekadar mengisi formulir.

Saidu Solihin, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, berbicara dari pengalaman menilai ratusan calon emiten yang berebut kepercayaan publik lewat Initial Public Offering (IPO). “Perusahaan yang akan IPO tidak hanya dituntut siap secara pendanaan, tapi juga harus memenuhi standar tata kelola dan keterbukaan informasi kepada publik,” ujarnya — sebuah kalimat yang, jika dibaca dengan saksama, sebenarnya adalah kritik halus terhadap perusahaan-perusahaan yang memandang bursa sebagai jalan pintas menuju modal, bukan komitmen jangka panjang terhadap akuntabilitas.

Namun tidak semua pelaku usaha punya jalan menuju lantai bursa yang sama mulusnya. Bagi UMKM, kata Bobby Cahyadi, Direktur Utama Jamkrida Jawa Barat, persoalannya jauh lebih mendasar — bukan tata kelola, melainkan sekadar akses. “Kebutuhan modal, kapasitas usaha, agunan, dan profil risiko UMKM berbeda dengan korporasi besar. Di sinilah fungsi penjaminan menjadi relevan,” katanya, menggarisbawahi kesenjangan yang selama ini kerap tersembunyi di balik statistik pertumbuhan pasar modal yang gemerlap.

Batas yang Mengabur

Di tengah hiruk-pikuk teknis soal IPO dan penjaminan, Dr. Erman Sumirat menawarkan sesuatu yang lebih filosofis: gambaran besar tentang ke mana arah industri keuangan bergerak.

“Pasar modal tidak bisa lagi dilihat semata dari aktivitas perdagangan saham. Di dalamnya ada proses penghimpunan dana, investasi, pendanaan perusahaan, hingga pengelolaan risiko,” ujarnya — sebuah pengingat bahwa batas antara perbankan, fintech, lembaga penjaminan, dan pasar modal kini semakin tak berbentuk, terkikis oleh teknologi yang bergerak lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengejarnya.

Diskusi panel yang menyatukan Saidu Solihin, Bobby Cahyadi, dan Erman Sumirat — dipandu Dr. David Nathanael Sutyanto — pada akhirnya menjadi cermin kecil dari ekosistem keuangan Indonesia yang semakin saling terjalin, di mana tak satu pun institusi bisa lagi bekerja sendirian.

Kepercayaan sebagai Mata Uang Tak Kasat Mata

Dan di balik semua mekanisme pasar, ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan modal sebesar apa pun: kepercayaan.

H. Fathi, Anggota Komisi XI DPR RI, membawa perspektif dari Senayan tentang bagaimana kebijakan harus menjawab dinamika industri yang terus berubah. Sementara itu, Edi Broto Suwarno, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK, dalam keynote speech-nya, mengingatkan bahwa pengawasan bukan sekadar soal menegakkan aturan — ia adalah fondasi tak kasat mata yang menjaga agar pasar tetap layak dipercaya oleh mereka yang menitipkan uangnya di sana.

Tantangannya, seperti biasa, adalah keseimbangan: bagaimana regulasi bisa cukup ketat untuk melindungi, namun cukup lentur untuk tidak mematikan inovasi yang justru sedang dibutuhkan industri.

Manusia di Balik Mesin Pasar

Di tengah segala pembicaraan tentang regulasi, teknologi, dan instrumen keuangan, ada satu variabel yang paling mudah dilupakan: manusia yang menjalankan semuanya.

PROPAMI menempatkan penguatan kompetensi anggotanya sebagai misi inti organisasi, dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) sebagai tulang punggung standarisasi keahlian. Argumennya jelas — semakin rumit produk keuangan yang beredar, semakin besar risiko jika mereka yang mengelolanya tidak memiliki kompetensi dan etika yang memadai.

Pertanyaan yang Tersisa

Ketika seminar usai dan RUAT 2026 resmi dibuka — dihadiri perwakilan DPW PROPAMI dari berbagai penjuru negeri untuk mengevaluasi arah organisasi setahun ke depan — pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal seberapa besar pasar modal Indonesia akan tumbuh.

Pertanyaannya adalah: seberapa kokoh fondasi yang dibangun untuk menopang pertumbuhan itu — literasi yang memadai, tata kelola yang jujur, pembiayaan yang adil bagi yang kecil, regulasi yang adaptif, dan profesional yang berintegritas?

Sebab pada akhirnya, pasar modal bukan sekadar angka di layar transaksi. Ia adalah janji — bahwa uang masyarakat, ketika dipercayakan, akan bermuara pada sesuatu yang produktif. Dan janji itu, seperti kepercayaan pada umumnya, jauh lebih sulit dibangun daripada dihancurkan.****