Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Sebut Bursa Karbon Percepat Emisi Karbon Nol di 2050

- Pewarta

Rabu, 19 April 2023 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

HARIANINDONESIA.COM – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan bursa karbon akan mempercepat emisi karbon nol (Net Zero Emission/NZE) Indonesia yang ditarget tercapai pada 2050.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Pasalnya, sektor yang memiliki unit karbon positif akan mendapat insentif dari skema perdagangan karbon.”

“Mekanisme bursa karbon memang sudah lama ditunggu, tentunya kualitas dari pengaturan teknis penyelenggara bursa karbon menjadi penting,” kata Bhima dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 18 April 2023.

Menurutnya, pembentukan bursa karbon juga akan meningkatkan akurasi data real time dari setiap transaksi karbon di Indonesia.

“Di beberapa negara yang telah menjalankan bursa karbon, pembentukan bursa karbon memiliki sisi positif yakni membantu penentuan harga acuan unit karbon yang apple to apple terhadap standar global,” katanya.

Idealnya, bursa karbon diselenggarakan secara terpisah dari bursa efek, sebagaimana di AS, bursa karbon diselenggarakan oleh Intercontinental Exchange (ICE), sementara bursa efek diselenggarakan oleh New York Stock Exchange (NYSE) dan Nasdaq.

Menurut Bhima, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait pengaturan bursa karbon perlu memberi ruang kompetisi yang adil bagi setiap penyelenggara yang ingin terlibat.

“Secara ekosistem dan best practices, aturan main di bursa karbon sudah selayaknya dibuat berbeda dengan bursa efek,” katanya.

Wacana mengenai aturan khusus dimana penyelenggara bursa efek dapat otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon dipandang aneh.

Pasalnya, dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar pembentukan bursa karbon, pemerintah menyebutkan bahwa bursa karbon bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara yang mendapat izin usaha OJK, bukan penyelenggara bursa efek.

“Kita perlu memastikan aturan teknis khususnya dalam perizinan usaha bursa karbon tidak eksklusif hanya untuk bursa efek tapi terbuka bagi penyelenggara lainnya,” katanya.

OJK juga perlu berhati-hati dalam merumuskan aturan penyelenggara bursa karbon dan memfasilitasi inovasi berupa kemunculan perusahaan teknologi sebagai penyelenggara bursa karbon yang bukan bagian dari bursa efek.

“Saya khawatir jika dibatasi hanya bursa efek yang otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon, ini akan menghambat laju inovasi dan kedalaman pasar karbon.”

“Karena kebingungan dari mekanisme bursa karbon menjadi disinsentif bagi pelaku pasar yang ingin terlibat,” tutupnya.***

Berita Terkait

Emil Salim Institute Sebut Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Bila Pemerintah Memiliki ‘Political Will’
Mendorong Ekspor Ikan Hias: Peran Penting LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Sertifikasi dan Kompetensi SDM
OJK Gelar Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Diskusi dan Masukan di Hotel Le Méridien Jakarta
PT Pertamina Patra Niaga Ungkap Alasan Wajibkan Warga untuk Gunakan KTP Saat Pembelian LPG 3 Kg
OJK dan Kemnaker RI Bersatu: Prakonvensi Nasional RSKKNI di Bandung Bahas Masa Depan Profesi
Termasuk Disrupsi Rantai Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global
Produksi Beras Nasional Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024
Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg, Begini Alasan HKTI
Berita ini 17 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Mendorong Ekspor Ikan Hias: Peran Penting LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Sertifikasi dan Kompetensi SDM

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

OJK Gelar Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Diskusi dan Masukan di Hotel Le Méridien Jakarta

Kamis, 30 Mei 2024 - 13:03 WIB

PT Pertamina Patra Niaga Ungkap Alasan Wajibkan Warga untuk Gunakan KTP Saat Pembelian LPG 3 Kg

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:43 WIB

OJK dan Kemnaker RI Bersatu: Prakonvensi Nasional RSKKNI di Bandung Bahas Masa Depan Profesi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:58 WIB

Termasuk Disrupsi Rantai Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global

Sabtu, 4 Mei 2024 - 11:34 WIB

Produksi Beras Nasional Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024

Kamis, 25 April 2024 - 14:21 WIB

Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg, Begini Alasan HKTI

Kamis, 25 April 2024 - 11:58 WIB

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Diminta Segera Merespons Pelemahan Terhadap Rupiah

Berita Terbaru