KPK Sebut 3 Orang Sudah Jadi Tersangka dalam Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker

- Pewarta

Rabu, 6 September 2023 - 08:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Facebook.com/@A Muhaimin Iskandar )

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Facebook.com/@A Muhaimin Iskandar )

HARIANINDONESIA.COM – Mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak hadir di KPK.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.

Pemanggilan Muhaimin Iskandar muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja.

KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.

Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.

Baca artikel lainnya di sini: PKB Tanggapi Kepulangan Muhaimin ke Jakarta karena Panggilan KPK, Jazilul Fawaid: Salah Besar

KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Jumat (18/8/2023).

Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.***

Berita Terkait

Soal Jatah Menteri untuk PAN di Pemerintahan Prabowo – Gibran, Begini Harapan Ketua Fraksi PAN DPR RI
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Prabowo Subianto Berkunjung ke Kantor PKB, Disambut Hangat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan, Prabowo Subianto: Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres, SBY Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto
Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran, Partai Gerindra Bilang Begini
Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra
Berita ini 2 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Mendorong Ekspor Ikan Hias: Peran Penting LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Sertifikasi dan Kompetensi SDM

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

OJK Gelar Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Diskusi dan Masukan di Hotel Le Méridien Jakarta

Kamis, 30 Mei 2024 - 13:03 WIB

PT Pertamina Patra Niaga Ungkap Alasan Wajibkan Warga untuk Gunakan KTP Saat Pembelian LPG 3 Kg

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:43 WIB

OJK dan Kemnaker RI Bersatu: Prakonvensi Nasional RSKKNI di Bandung Bahas Masa Depan Profesi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:58 WIB

Termasuk Disrupsi Rantai Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global

Sabtu, 4 Mei 2024 - 11:34 WIB

Produksi Beras Nasional Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024

Kamis, 25 April 2024 - 14:21 WIB

Usulkan Harga Pembelian Pemerintah Gabah di Petani Naik Jadi Rp6.757 per Kg, Begini Alasan HKTI

Kamis, 25 April 2024 - 11:58 WIB

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Diminta Segera Merespons Pelemahan Terhadap Rupiah

Berita Terbaru