HARIANINDONESIA.COM – Mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak hadir di KPK.
Terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.
Pemanggilan Muhaimin Iskandar muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja.
KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.
Baca Juga:
Setelah Presiden Donald Trump Kenakan Tarif Tambahan, Tiongkok Bertekad Balas Amerika Serikat
Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.
Baca artikel lainnya di sini: PKB Tanggapi Kepulangan Muhaimin ke Jakarta karena Panggilan KPK, Jazilul Fawaid: Salah Besar
KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Baca Juga:
Kejaksaan Agung akan Periksa ‘Saudagar Minyak’ Muhammad Riza Chalid Usai Penyidik Geledah Rumahnya
Mencapai Rp1.700 Triliun, Kapitalisasi Pasar Perusahaan BUMN dan Anak Usaha di Bawah Danantara
Gantikan Masatsugu Asakawa, Masato Kanda Resmi Jadi Presiden ke-11 Asian Development Bank (ADB)
Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Jumat (18/8/2023).
Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.***
