Hak Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilihan Umum 2024, Begini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

- Pewarta

Senin, 26 Februari 2024 - 11:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024. (Dok.  Harianindoneisa.com/M RIfai Ahari)

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024. (Dok. Harianindoneisa.com/M RIfai Ahari)

HARIANIDNONEISA.COM – Hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024

Khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary.

Ichsan menjelaskan, pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Baca artikel lainnya di sini : Ditemani 2 Ekor Kucing, Inilah Momen Akrab Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Lihat juga konten video, di sini: Menhan Prabowo Subianto dan Wakil PM Australia Richard Marles Bahas Perjanjian Kerja Sama Pertahanan

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang.”

“Tapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan.

Berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI.

Sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan media nasional  Adilmakmur.co.id

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Infoekspres.com dan Infoemiten.com

Berita Terkait

Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Insiden Penembakan Antarkelompok Terjadi di Philadelphia, AS, In iKondisi Terkini WNI di Kota Tersebut
Prabowo Subianto Salat Idul Fitri 1445 H Bersama Warga Bojong Koneng di Masjid Nurul Wathan Hambalang
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Jelang Lebaran, POV Indonesia Berbagi Kebaikan dalam Momentum Perayaan HUT Pertama
Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi
Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton, Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara
Dikabarkan Jadi Menteri yang Dititipkan Jokowi ke Prabowo Subianto, Ini Tanggapan Mensesneg Pratikno
Berita ini 5 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 09:10 WIB

Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Kamis, 11 April 2024 - 15:32 WIB

Insiden Penembakan Antarkelompok Terjadi di Philadelphia, AS, In iKondisi Terkini WNI di Kota Tersebut

Kamis, 11 April 2024 - 14:05 WIB

Prabowo Subianto Salat Idul Fitri 1445 H Bersama Warga Bojong Koneng di Masjid Nurul Wathan Hambalang

Selasa, 9 April 2024 - 20:30 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Jumat, 5 April 2024 - 14:35 WIB

Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

Kamis, 4 April 2024 - 13:41 WIB

Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton, Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara

Kamis, 4 April 2024 - 10:01 WIB

Dikabarkan Jadi Menteri yang Dititipkan Jokowi ke Prabowo Subianto, Ini Tanggapan Mensesneg Pratikno

Selasa, 2 April 2024 - 17:04 WIB

Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Relawan di Istana Kepresidenan di Tengah Tekanan PDIP dan Sidang MK

Berita Terbaru