Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Langsung Angkat Bicara Soal Impor Beras 2025

- Pewarta

Sabtu, 23 November 2024 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Dok. setkab.go.id)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Dok. setkab.go.id)

HARIANINDONESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan langsung angkat bicara soal impor beras tahun 2025.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Dia berharap mulai tahun 2025 Indonesia akan berhenti mengimpor beras.

“Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras, kalau impor pun sedikit,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis (22/11/2024).

Zulkifli menegaskan, impor yang akan dilakukan pada 2025 mendatang merupakan sisa kuota beras yang belum terealisasi.

Pada 2024, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton, sedangkan yang telah terealisasi baru sekitar 2,9 juta ton.

“Sudah diputuskan 3,6 (ton) baru masuk 2 koma sekian. Nanti sampai akhir tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi, yang masuk tapi sudah diputuskan,” ucapnya.

Selain itu, Menko Pangan juga memastikan stok beras aman dan mencukupi hingga Desember 2024.

Guna menjaga kestabilan pasokan dan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Zulkifli menyebutkan stok beras Bulog di salah satunya di Gudang Jakarta mencapai 140 ribu ton.

Sedangkan gudang yang dimiliiki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat dan pedagang untuk tidak khawatir terhadap pasokan beras.

Karena pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah optimal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.

Sebelumnya, Zulkifli menyatakan bahwa target pencapaian swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

“Kemarin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menyampaikan dengan waktu yang semakin singkat kementerian terkait harus bekerja keras.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terkendala untuk mewujudkan swasembada.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Adapun beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini alurnya dianggap masih terlalu panjang.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Aktuil.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 08531555778808781555778808111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Sri Mulyani Bertemu dengan 40 Pengusaha US – ASEAN Business Council, Bahas Prioritas Ekonomi Indonesia
Tantangan Utama yang Dihadapi Industri Hulu Migas, SKK Migas: Penurunan Produksi Masih Terus Berlangsung
Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat, Presiden Prabowo Subianto: Untuk Bantu Masyarakat Kita
Ini Dia, Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 Persen ke 12 Persen Terhadap Kita-kita
Kebijakan AS dan Tiongkok Berdampak pada Ekonomi Nasional, Menteri Rosan Roeslani Ungkap Alasannya
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026, Berikut Sejumlah Indikator Ekonomi
Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 12 Persen Minta Ditunda, Kadin Indonesia Beber Alasannya
Harga MinyaKita Masih Tinggi, Menteri Perdagangan Budi Santoso Sebut 2 Hari Lagi akan Turun

Berita Terkait

Rabu, 4 Desember 2024 - 14:37 WIB

Sri Mulyani Bertemu dengan 40 Pengusaha US – ASEAN Business Council, Bahas Prioritas Ekonomi Indonesia

Selasa, 3 Desember 2024 - 13:54 WIB

Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat, Presiden Prabowo Subianto: Untuk Bantu Masyarakat Kita

Senin, 2 Desember 2024 - 16:09 WIB

Ini Dia, Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 Persen ke 12 Persen Terhadap Kita-kita

Senin, 2 Desember 2024 - 07:55 WIB

Kebijakan AS dan Tiongkok Berdampak pada Ekonomi Nasional, Menteri Rosan Roeslani Ungkap Alasannya

Sabtu, 30 November 2024 - 15:53 WIB

BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026, Berikut Sejumlah Indikator Ekonomi

Berita Terbaru