HARIANIDNONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.
Pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024.
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
Presiden Jokowi menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Baca Juga:
Bergantung pada Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Harga Batubara 2025 Masih Atraktif
Setelah AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN,” kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024)
Baca artikel lainnya di sini : Sudaryono Berpotensi Menangkan Pilgub Jateng, Pengamat Politik Ungkap Sudah Punya Modal di Kandang Banteng
“Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” imbuhnya.
Baca Juga:
Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat, Presiden Prabowo Subianto: Untuk Bantu Masyarakat Kita
Kebijakan AS dan Tiongkok Berdampak pada Ekonomi Nasional, Menteri Rosan Roeslani Ungkap Alasannya
Presiden Jokowi berpesan agar AHY dapat mendorong penerbitan sertifikat elektronik lebih masif.
Lihat juga konten video, di sini: TKDN RSPPN Soedirman Capai 70 Persen, Presiden Jokowi Sebut Bantu Percepatan Ekonomi Nasional
Adapun Pemerintah meluncurkan penerbitan sertifikat tanah elektronik atau Sertipikat-el pada Desember 2023.
Agar memudahkan masyarakat untuk mencetak dokumen sertifikat tanah miliknya.
Baca Juga:
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026, Berikut Sejumlah Indikator Ekonomi
Kerja sama Indonesia dan Tiongkok, Jangkar Stabilitas dan Kepastian Dunia di Tengah Dinamika Global
Kemudian, Presiden Jokowi juga memberi target agar AHY untuk menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Yang kedua untuk HGU ‘carbon trading’, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita Nasional Terkinipost.com
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Arahnews.com dan Harianbogor.com
