HARIANINDONESIA.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Presiden Joko Widodo menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
“Presiden Jokowi menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Umum NasDem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 8 Mei 2023.
Said menambahkan bahwa Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Erick Thohir Dinilai Memiliki Sumber Daya Politik yang Cukup untuk Calon Wapres di Pilpres 2024
Baca Juga:
Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga
Dalam Rapat Paripurna di Senayan Puan Maharani Ditetapkan Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024-2029
Dia menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut mengurus koalisi dan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Said kembali menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden usungan mereka.
“Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Selasa malam (2/5), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air.
Baca Juga:
Terkait Dukungan PAN yang akan Diberikan dengan Syarat Khusus, Begini Tanggapan Anies Baswedan
Airlangga Hartarto Tanggapi Wacana Duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta
Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
“Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023.
Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Baca Juga:
PDI Perjuangan Prioritaskan Usung Kader Partai Melalui Mekanisme Internal untuk Pilkada Jakarta 2024
Surya Paloh Sebut Kader NasDem Ahmad Sahroni Punya Kapabilitas tetapi Belum Tentu Soal Elektabilitas
“Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada.”
“Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujar Jokowi.
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***
